26 Juli 2019 13:59

PENGUMUMAN



LOWONGAN INDIVIDUAL
KONSULTAN



TENAGA
AHLI KEBIJAKAN GIZI



SEKRETARIAT
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI



GRANT NO. TF0A7565/Register No. 278EATNA










                                                                                                               No. 04/ULP.ST.68/01.07/07/2019






Dalam rangka pelaksanaandukungan kegiatan Sekretariat
Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi yang didanai olehgrant
No. TF0A7565, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi
sebagai berikut :





1. TENAGA AHLI KEBIJAKAN GIZI (1 orang)



kode :TAKG



Kualifikasi :



Posisi
ini untuk individu yang profesional di
bidangkesehatan, gizi, pangan, epidemiologi, sosial, atau kebijakan
publik, dan mampu melakukan melakukan
pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program
terkait gizi yang difokuskan pada penurunan stunting
secara terintegrasi



Pendidikan:



Untuk
posisi ini dibutuhkan tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan minimal
lulusan pasca sarjana (S2)bidang kesehatan, gizi,pangan, epidemiologi, sosial, atau
kebijakan publik.



Pengalaman:



a. Memiliki pengalaman dalam
pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan/program gizi
sekurang-kurangnya selama 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja.

b. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan terkait
gizi di tingkat nasional terutama Perpres 42/2013 tentang Gernas-PPG, strategi
nasional percepatan pencegahan stunting dan RAN-PGdan dapat dibuktikan dengan
referensi kerja.

c. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris dengan melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS/sejenisnya atau
tulisan dalam Bahasa Inggris.







Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung, yang
tediri dari :




  1. Daftar Riiwayat
    Hidup (form terlampir)

  2. Salinan KTP dan
    NPWP

  3. Salinan ijazah dan transkip nilai

  4. SalinanBukti pembayaran pajak

  5. SalinanReferensi/Bukti kontrak





Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut



paling lambat6 Agustus 2019, ditujukan
kepada :





Pokja
VI Unit Layanan Pengadaan



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



e-mail :ulp@bappenas.go.id





Jakarta,26 Juli 2019



Lampiran: